Buruh Pabrik PT. Pou Yuen Indonesia Berencana Serukan Aksi Demo Soal Kenaikan UMK 2022 Cianjur

Cianjur - Buruh Pabrik PT. Pou Yuen Indonesia akan menyuarakan aksi mereka mengenai UMK tahun 2022. Aksi protes dan demonstrasi dilakukan oleh serikat kerja buruh atau SPSI sendiri yang di artikan sebagai suatu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pekerja dengan tujuan memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan anggotanya.

SPSI atau serikat kerja buruh akan mogok kerja Nasional di Pabrik PT. Pou Yuen Indonesia 'PYI', pekerja pabrik lain sekitaran Cianjur juga ikut menyuarakan pendapat untuk membela hak pekerja mereka.

Rencana Serikat Buruh Serukan Aksi Demo Ke Gedung DPRD Cianjur

Aksi ini akan di mulai selama tiga hari antara Selasa, Rabu dan Kamis pada tanggal 23-25 November 2021 ke Gedung DPRD Cianjur. Polisi akan menjaga ketat gedung DPRD dari aksi ujuk rasa buruh. Jalan menuju DPRD Cianjur akan macet karena dipenuhi unjuk rasa dari buruh Pabrik PT. Pou Yuen Indonesia.

Menyuarakan sebagai demontransi untuk memberikan beberapa pendapat mengenai UMK, UMP dan Cipta Kerja sebagai hak buruh dan pekerja lainya yang Upah Minumnya Kecil. Serikat kerja buruh berencana akan melakukan aksi demo ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap upah pekerja yang semakin tidak diharapkan.

Menurut surat edaran dan informasi publik bahwa kenaikan upah minimum buruh sebesar rata-rata 1,09% pada 2022 yang di tetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan diprotes oleh para buruh karena dianggap terlalu kecil dan tak cukup untuk kebutuhan hidup.

Penolakan Buruh Terhadap UU Cipta Kerja

Seluruh serikat Buruh Cianjur juga akan menentang UU Cipta Kerja, menolak UU Cipta Kerja karena menurut mereka ini tidak sesuai dengan upah minimum oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam peraturan Undang-undang pasal 26 Nomor 36 tahun 2021 tentang Upah Minimun di tetapkan pada rentang nilai tertentu diantara batas atas dan batas bawah upah minimum. Pendapat seluruh serikat pekerja buruh mengenai upah minimum ketika adanya batas bawah dalam upah minimum, maka pengusaha atau perusahaan bakal cenderung memilih batas bawah karena bisa membayar pekerja dengan lebih murah.

Hak Pekerja atau Buruh

Hak pekerja yang harus diutamakan adalah gaji mereka agar kedepannya ekonomi buruh bisa mencukupi bukan tidak mencukupi.

Besaran Upah Minimun Propinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2022 sebesar Rp.1.841.487 ini kurang lebih naik 1,72% dari UMP 2021. Serikat buruh mengatakan perhitungan melalui formula yang telah dicantumkan UU di atas mengenai PP No 36 Tahun 2021, dengan menetapkan upah minimum Kabupaten atau Kota di masing-masing daerah itu berati upah minimum tidak naik dari sebelumnya melainkan turun.

Dasar Kenaikan Upah

Dulu naik upah itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, itu berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan seharusnya mereka survei terlebih dahulu untuk mengambil keputusan bukan menilai keputusan perusahaan.